Jakarta, 13 April 2023 – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag), Jerry Sambuaga mengatakan bahwa akumulasi pajak kripto per Desember 2022 mencapai Rp246,45 miliar. Dengan rincian, total perolehan pajak PPh sebesar Rp117,44 miliar dan PPN sebesar Rp129,01 miliar. Angka tersebut mewakili 53,55% dari total pajak atas transaksi kripto dan pajak Fintech P2P Lending yang bernilai Rp456,49 miliar. Dengan nilai pajak atas transaksi Fintech dan P2P Lending mencatatkan total sebesar Rp210,04 miliar.
Total Pajak Kripto Indonesia
Sumber: Final Publikasi APBN KiTa Edisi Januari 2023.
Asih Karnengsih, Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) menyampaikan, “Walaupun pajak kripto baru diterapkan pada 1 Mei 2022, sudah dapat meraih angka Rp 246,45 pada bulan Desember 2022. Asosiasi Blockchain Indonesia beserta pemain Kripto lainnya percaya bahwa pengembangan sektor kripto akan membawakan hasil yang positif kepada perekonomian Indonesia. Kami optimis kedepannya kripto akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan regulasi dan minat masyarakat terhadap kripto.”
Baca juga : Membandingkan Peretasan Cryptocurrency Sebelum dan Setelah 2020
Pengenaan pajak atas transaksi kripto telah berlaku mulai Mei 2022 lalu dan dilatarbelakangi oleh kesadaran pemerintah terhadap pertumbuhan industri kripto yang signifikan sebesar 11,2 juta pengguna di tahun 2021. Tren ini juga terlihat dari kenaikan transaksi pada tahun 2021 yang mencapai 16,2% atau sebesar Rp859,4 triliun. Di 2022 yang memasuki bear market, jumlah transaksi kripto di Indonesia pun harus mengalami penurunan dan hanya bernilai Rp266,9 triliun.
Meskipun demikian, pada tahun 2022 pengguna platform kripto yang telah melakukan tahapan know your customer (KYC) meningkat menjadi 16,3 juta pengguna. “Kontribusi transaksi kripto kepada negara, dibandingkan negara lain, seperti Korea Selatan dan India, kita termasuk yang proporsional,” jelas Wamendag RI, Jerry Sambuaga dalam media briefing Bulan Literasi Kripto, di T-Hub, Jakarta (24/2).
Token Lokal Berpotensi Jadi Produk Ekspor
Wamendag RI, Jerry Sambuaga juga melihat adanya potensi ekspor pada token yang diterbitkan proyek lokal. Ia menyebutkan ada 10 token lokal dari 383 token yang telah disetujui Bappebti. Token lokal yang dimaksud, antara lain Toko Token (TKO), LDX Token, Zipmex Token (ZMT), NanoByte (NBT), TadPole (TAD), ASIX Token (ASIX), Leslar, Pintu (PTU), Vexanium (VEX), dan Tokenomy (TEN). “Kalau kita beli Bitcoin, itu sudah biasa. Coba bayangkan kalau orang luar negeri misalnya dari Amerika dan Eropa membeli kripto lokal dari Indonesia. Itu bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” tegasnya.
Asih menambahkan, “Asosiasi yang mewakili pelaku industri siap untuk mendukung dan mengawal peresmian Bursa Kripto yang diberikan izin oleh Bappebti, kami belum lama ini juga telah melakukan audiensi dengan OJK dan turut menyampaikan potensi dari pembentukan Bursa Kripto yang dapat membantu pengawasan perdagangan dan inovasi aset kripto kedepannya. Kami harap untuk kedepannya, peresmian Bursa Kripto ini dapat membantu industri Kripto di Indonesia serta pengembangan teknologi Blockchain secara keseluruhan.”
Jerry juga menambahkan, konsep aset kripto dan blockchain akan memberikan pengaruh luas dan mengubah pola pengaturan ekonomi perdagangan menjadi berbasis otoritas pasar dan komunitas. Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran sebuah lembaga yang mengatur dan mengawasi industri kripto terkait perlindungan konsumennya (customer protection). “Paling pertama yang harus diperhatikan adalah perlindungan konsumen, karena key performance indicator (KPI) Kemendag adalah memastikan konsumen terproteksi, termasuk transaksi kripto,” ungkap, Jerry Sambuaga.
Salah satu langkah yang dilakukan Kemendag dan Bappebti untuk merealisasikan hal tersebut dengan menyegerakan peluncuran bursa kripto yang ditarget rilis sebelum Juni 2023. Bursa Kripto Indonesia akan berperan sebagai “pengatur” dalam industri kripto, yang mana tujuannya mencegah pihak tertentu melakukan monopoli pasar.
“Kami optimis bahwa kripto buatan lokal mempunyai potensi untuk go global. Tentu saja untuk mencapai kualitas internasional, pemain Kripto lokal perlu bekerja sama dengan regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Asosiasi Blockchain Indonesia akan selalu mendukung pertumbuhan industri-industri blockchain terutama Kripto di Indonesia,” tutup Asih.
Tentang Asosiasi Blockchain Indonesia
Sejumlah perusahaan pegiat teknologi Blockchain di Indonesia telah sepakat untuk membuat wadah pagi para korporasi untuk mempercepat perkembangan sektor tersebut di Tanah Air. Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I), dipilih menjadi nama wadah tersebut untuk dapat melayani kebutuhan blockchain society di Indonesia. Asosiasi Blockchain Indonesia didirikan pada tanggal 18 Januari 2018 dan sekarang dikepalai oleh Chairwoman Asih Karnengsih.
Website: asosiasiblockchain.co.id
Untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi:
KVB – Content & PR Consultant untuk Asosiasi Blockchain Indonesia:
Orvin Hatmosroyo – Director of KVB Agency
orvin@kvb.global
+62 821 1578 4923
